KECEPATAN DAN KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT

 Sekretariat     Monday, 07 Jun 2021     2

KECEPATAN DAN KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NTT

              

Pelaksanaan pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi satu tugas pokok rutin yang harus dilaksanakan oleh Bidang AKUNLAP (Akuntansi dan Pelaporan) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap periode satu tahun anggaran. Target dan upaya selalu dilakukan untuk mewujudkan tercapainya penyampaian laporan keuangan secara efisien dan efektif dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan NTT. Bidang akuntansi dan Pelaporan adalah salah satu bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggungjawab atas proses pelaksanaan siklus pertanggungjawaban sampai dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT kepada BPK perwakilan NTT. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Sidin, SE. M. Si menegaskan bahwa semua staf pada Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Akuntansi dan Pelaporan harus dapat membangun Koordinasi dan komunikasi efektif dengan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mewujudkan penyampaian Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

Diketahui bahwa selama 6 (enam) tahun terakhir secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu mencapai Opini tertinggi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yakni Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini tentunya dapat dicapai dengan kerja keras dari seluruh personil pada Badan Keuangan Daerah khususnya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang selalu berupaya menetapkan target-target pelaksanaan pekerjaan serta secara efektif mencapai target-target yang dibuat tersebut dan juga selalu membangun komunikasi dan koordinasi efektif dengan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT serta membangun hubungan baik dengan BPK Perwakilan NTT.

Mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT diawali dengan Pemeriksaan Pendahuluan  oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan NTT yang dilaksanakan kurang lebih selama 60 hari kerja sejak akhir bulan Januari 2021 sampai pada pertengahan bulan maret 2021. Selama 60 hari kerja semua pegawai pada bidang akuntansi dan pelaporan bekerja super ekstra untuk menjawab semua tuntutan atau permintaan data dan informasi dari BPK Perwakilan NTT. Mulai dari mengumpulkan data BKU (Buku Kas Umum), LPJ Fungsional, Buku Pajak dan dokumen pendukung lainnya  serta membuat rekapitulasi-rekapitulasi kertas kerja untuk mempermudah BPK Perwakilan NTT dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tersebut. Intinya bahwa semua Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh BPK Perwakilan NTT terkait pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti dan dijawab tuntas oleh Bidang akuntansi dan Pelaporan.

Sesuai dengan ketentuan bahwa batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Unaudited adalah akhir bulan maret, diketahui bahwa dari target yang ditetapkan tersebut, sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi NTT selalu mencapai target dan terus konsisten dari tahun ke tahunnya yakni pada tahun 2015 penyampaian LK Unaudited diserahkan pada tanggal 27 Maret , pada tahun 2016 penyampaian LK Unaudited dilakukan pada tanggal 22 Maret, tahun 2017 penyampaian LK Unaudited pada tanggal 19 Maret, tahun 2018 pada tanggal 22 maret,  pada tahun 2019 penyampaian LK Unaudited disampaikan pada tanggal 20 maret, serta tahun 2020 penyampaian LK Unaudited pada tanggal 15 maret. Ini menunjukan konsistensi dan kerja keras dari seluruh personil Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT khususnya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Semua hasil kerja keras yang dilakukan pun membuahkan hasil yang baik dimana pada tanggal 18 Mei 2021 saat penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTT kembali mencapai opini tertinggi yakni  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Penulis : Maryo Dz