Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 oleh Kemendagri, Pemerintah Daerah Terlibat Aktif

 pembinaan     Wednesday, 03 Mar 2021     12

Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 oleh Kemendagri, Pemerintah Daerah Terlibat Aktif

              

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, masyarakat dan DPRD serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, adil, transparan, berintegritas, dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT khususnya Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, maka telah diselenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilaksanakan di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT pada tanggal 2 Maret 2021.

Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M. Si dan Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM serta di buka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Semuel Rebo. Dalam sambutannya, Kepala Badan Litbang Kemendagri menegaskan bahwa guna mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan suatu instrumen pengukuran dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Instrument tersebut yang saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dilanjutkan bahwa kegiatan pengukuran IPKD telah dimulai sejak tahun 2018 dilanjutkan pada tahun 2019 dan 2020.

Pada pengukuran tahun terdahulu tersebut, selain dilakukan guna mendapatkan hasil pengukuran, pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk mendapatkan penyempurnaan dalam penyusunan Permendagri tentang pengukuran IPKD. Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan hasil simulasi pengukuran telah menunjukkan bahwa sebagian daerah masih perlu perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pada tahun 2021, berdasarkan Permendagri yang telah diterbitkan, terdapat penyempurnaan dalam dimensi pengukuran sehingga menjadi 6 dimensi, meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dipihak lain, Asisten II Setda Provinsi NTT mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang telah memberi perhatian kepada Provinsi NTT dengan menyelenggarakan sosialisi di Kupang kepada Pemerintah Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota se-NTT serta mengapresiasi kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah yang saat itu diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Drs. Benhard Menoh,MT. Ir. Semuel Rebo menambahkan, sosialisasi ini dapat dijadikan sumber informasi untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.


              

Dilaksanakan melalui zoom meeting, sosialisasi ini dihadiri oleh BPKD/BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Provinsi, dan Kepala Perangkat Daerah yang menangani website pemerintah daerah Provinsi. Para peserta dengan antusias terlibat dalam diskusi dan aktif bertanya maupun menyampaikan aspirasi kepada pemateri maupun Pemerintah Pusat yang hadir.

Sebelum menutup kegiatan, Hendri D. Izaach, S.Sos, M.Si sebagai moderator menyimpulkan beberapa hal penting bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ia mengatakan bahwa sosialisasi hasil pengukuran IPKD dapat dijadikan sebagai saran/masukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, instrumen pendorong pemda untuk berkompetisi guna memperbaiki kondisi pengelolaan keuangan daerahnya dan bahan rekomendasi dalam melakukan pembinaan kualitas tata kelola keuangan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini akan ditindaklanjuti oleh Bidang Litbang, Bappelitbangda Provinsi NTT untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Litbang Kemendagri guna Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT.(AKK)