Kanwil Ditjen Perben dan Badan Keuangan Daerah Prov. NTT dorong Kabupaten/Kota peroleh Opini WTP

 pembinaan     Thursday, 25 Mar 2021     23

Kanwil Ditjen Perben dan Badan Keuangan Daerah Prov. NTT dorong Kabupaten/Kota peroleh Opini WTP

              

Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota bersama Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah 1,2, dan 3 menghadiri Focus Group Discussion tentang Tantangan dan Strategi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2021 di Hotel Aston,Kupang tanggal 24 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT.

Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Drs. Benhard Menoh, MT, hadir sebagai narasumber untuk memaparkan materi tentang Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permasalahannya atas Surat Undangan dari Kanwil DJPb Nomor : S-365/WPB.24/2021 tanggal 05 Maret 2021 tentang Permintaan Narasumber Kegiatan FGD.

Acara pembukaan dihadiri oleh perwakilan dari 20 kabupaten secara virtual melalui zoom meeting, sedangkan Pemerintah Provinsi NTT, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang hadir secara langsung pada kegiatan ini. Dalam sambutan Kakanwil DJPb Provinsi NTT mengatakan bahwa Kanwil DJPb sebagai wakil pemerintah pusat mengharapkan agar Opini BPK terhadap LKPD TA. 2020 dapat meningkat dari tahun sebelumnya dimana sudah 11 kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP. Selain itu,disampaikan pula apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT khususnya Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota yang terus mendampingi dan membina Kabupaten/Kota dalam penyusunan LKPD sehingga pencapaian Opini WTP terus meningkat dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut, saat penyampaian materi, Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar meminimalisir temuan BPK terhadap Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dijadikan salah satu cara demi pencapaian Opini WTP. Disarankan pula agar DJPb Provinsi NTT secara rutin mengadakan FGD untuk penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT yang dikhususkan pada hal – hal yang sering menjadi permasalahan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah. (AKK)