Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

pembinaan | Monday, 12 Apr 2021

Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

              

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Tugas

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I, PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II SERTA PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH III BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI KESERASIAN KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Uraian Tugas

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif, dan efisian;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna menyempurnakan lebih lanjut;
  • Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma,kriteria pembinaan dan petunjuk dan rekomendasi teknis pembinaan keuangan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
  • Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana;
  • Mengoreksi konsep Keputusan Pembentukan Tim Evaluasi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan guna perbaikan lebih lanjut;
  • Meneliti dan mengkaji kelayakan materi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota untuk pengesahan;
  • mengoreksi naskah laporan hasil evaluasi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Mengoreksi konsep keputusan gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kotaberdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan;
  • Meneliti dan mengoreksi rekapitulasi data APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD yang baik dan benar;
  • Mengkaji dan mengidentifikasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota sesuai hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku;
  • Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota baik anggaran induk, anggaran perubahan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
  • Memantau dan melaporkan penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan agar bantuan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan tepat sasaran;
  • Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten/kota;
  • Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten/kota;
  • Mengkoordinir penyiapan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota setiap triwulan;
  • Mengkoordinir penyiapan data statistic keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna tersedianya data keuangan daerah yang diperlukan oleh para stakeholder;
  • Mengkoordinir penyiapan pembayaran bagi hasil pajak dan bantuan  keuangan kepada Kabupaten/Kota;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAU dan DAK kabupaten/kota berdasarkan ketentuan  yang terbaru;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Kasubbid. Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I MELIPUTI WILAYAH FLORES BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI KESERASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan memberii petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Menyusun dan/ atau mengoreksi konsep pedoman, norma, standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan umum;
  • Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menyusun administrasi keuangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
  • Meneliti dang mengkaji kelayakan materi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan;
  • Menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;
  • Mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/kota Wilayah I untuk Wilayah Flores serta perkembangannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyusun bahan alternatif pemecahan masalah guna masukan bagi atasan;
  • Menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi data APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD secara baik dan benar;
  • Menyajikan data keuangan Kabupaten/kota Wilayah I untuk Wilayah Flores setiap tahun anggaran dalam format evaluasi sesuai siklus APBD agar dapat diketahui dengan pasti data APBD yang ada;
  • Menyimpan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD setiap triwulan untuk Wilayah I;
  • Menyiapkan Data dan Informasi tentang pendampingan pengelolaan keuangan kabupaten/kota dalam wilayah I untuk peningkatan pencapaian opini pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota;
  • Menyiapkan data statistik keuangan daerah untuk Wilayah I guna ketersediaan data keuangan daerah yang akurat;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undagang yang berlaku agar tercapainya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Malaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Kasubbid. Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II MELIPUTI WILAYAH SUMBA, LEMBATA, ALOR, DAN SABU RAIJUA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI KESERASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapainya hasil kerja yang optimal;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna menyempurnakan lebih lanjut;
  • Menyusun dan/atau mengoreksi konsep pedoman,  norma,  standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan umum;
  • Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor, dan Sabu Raijua berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah dala menyusun administrasi keuangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
  • Meneliti dan mengkaji kelayakan materi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor, dan Sabu Raijua sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan;
  • Menyusun dan/atau mengoreksi konsep, Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor, dan Sabu Raijua berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;

 

Kasubbid. Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH III MELIPUTI WILAYAH TIMOR DAN ROTE NDAO BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERCAPAI KESERASIAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Menyusun dan/atau mengoreksi konsep pedoman, norma, standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan daerah Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan umum;
  • Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menyusun administrasi keuangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
  • Meneliti dang mengkaji kelayakan materi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan;
  • Menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;
  • Mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/kota Wilayah I untuk Wilayah Flores serta perkembangannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyusun bahan alternatif pemecahan masalah guna masukan bagi atasan;
  • Menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi data APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD secara baik dan benar;
  • Menyajikan data keuangan Kabupaten/kota Wilayah I untuk Wilayah Flores setiap tahun anggaran dalam format evaluasi sesuai siklus APBD agar dapat diketahui dengan pasti data APBD yang ada;
  • Menyimpan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD setiap triwulan untuk Wilayah I;
  • Menyiapkan Data dan Informasi tentang pendampingan pengelolaan keuangan kabupaten/kota dalam wilayah I untuk peningkatan pencapaian opini pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota;
  • Menyiapkan data statistik keuangan daerah untuk Wilayah I guna ketersediaan data keuangan daerah yang akurat;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undagang yang berlaku agar tercapainya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Malaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  • Meneliti dang mengkaji kelayakan materi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan;
  • Menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;
  • Mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao serta perkembangannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyusun bahan alternatif pemecahan masalah guna masukan bagi atasan;
  • Menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi data APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD secara baik dan benar;
  • Menyajikan data keuangan Kabupaten/kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao setiap tahun anggaran dalam format evaluasi sesuai siklus APBD agar dapat diketahui dengan pasti data APBD yang ada;
  • Menyiapkan laporan Realisasi Anggaran pelaksanaan APBD dan Pembahasan  APBD setiap triwulan untuk Wilayah III;
  • Menyiapkan Data dan Informasi tentang pendampingan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dalam wilayah III untuk peningkatan pencapaian opini pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota;
  • Menyiapkan data statistik keuangan daerah untuk Wilayah III guna ketersediaan data keuangan daerah yang akurat;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undagang yang berlaku agar tercapainya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Malaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.