Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Sekretariat | Wednesday, 13 Jan 2021

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

              

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Tugas

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN MELIPUTI PENATAUSAHAAN DAN AKUTANSI PENDAPATAN SKPD DAN SKPKD, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTASI BELANJA SKPD DAN SKPKD, ASET, HUTANG DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SERTA AKUNTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAIK ENTITAS AKUNTANSI MAUPUN ENTITAS PELAPORAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK MEMENUHI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Uraian Tugas

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Akuntasi dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif, dan efisien;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Melaksanakan kebijakan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan diantaranya Penausahaan dan Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan pembiayaan, Penatausahaan dan Akuntasi Belanja, Aset, Hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan;
  • Menyusun norma, standar, prosedur dan kinerja di bidang akuntasi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  • Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  • Menyedia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
  • Mengkoordinir pelaksanaan penatausahaanpengelolaan investasi dan aset daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi dan aset;
  • Mengkoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi akuntasi pendapatan, piutang dan pembiayaan, akuntansi belanja, aset dan hutang dan akuntansi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan;
  • Meneliti dan mengoreksi data realisasi pendapatan, piutang, belanja, aset, hutang dan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  • Menyusun kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel;
  • Mengkonsolidasi laporan keuangan dari SKPD pengelola dana APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);
  • Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai sarana evaluasi dan pengendalian;
  • Mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib adminiistrasi pertanggungjawaban;
  • Mengoreksi dan memaraf surat pengesahan SPJ dan menetapkan Sisa KasUP berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
  • Memberi rekomendasi atas SPM UP, GU, TU, dari SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi untuk bahan pertimbangan penerbitan SP2D;
  • Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan keuangan pemerintah daerah hasil konsolidasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada koordinator pengelola keuangan daerah;
  • Menyusun laporan triwulan, dan konsolidasi laporan semesteran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas atas pelaksanaan APBD untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi tirwulan dan semesteran;
  • Menyempurnakan Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI untuk disampaikan kepada Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  • Menyusun konsep tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD untuk disampaikan kepada DPRD;
  • Mengoreksi dan memaraf laporan pelaksanaan keuangan triwulan dan semester serta naskah Badan lainnya yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melakukan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi untuk menjamin tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel;
  • Melakukan pembinaan akuntansi melalui bimtek, workshop, rapat koori, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  • melakukan verifikasi pendapatan dan belanja BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD;
  • Mengkoordinir penyusunan dan perencanaan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah melalui teknologi informasi (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang terintegrasi untuk layanan data dan kegunaan lainnya;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional adn bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  • Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Kasubbid. Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI PENDAPATAN, PIUTANG DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN BAIK ENTITAS AKUNTANSI MAUPUN ENTITAS PELAPORAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.

  • Merencanakan kegiaran Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • memeriksa hasil Kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Memeriksa pelaksanaaan anggaran daerah yang meliputi kegiatan administrasi penatausahaan, akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan berupa pembukuan naskah bukti-bukti SKPD dan SKRD serta STS penerima dan penyetoran keuangan berupa SPJ pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menemukan kekeliruan dan kesalahan administrasi guna perbaikan lebih lanjut;
  • Melakukan penatausahaan dan akuntansi terhadap penerimaan SKPKD selaku PPKD yang bersumber dari Pajak Rokok, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan daerah yang sah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendaptan Daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan Hibah;
  • Melakukan Pencatatan dan Akuntansi Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain PAD yang sah dari seluruh SKPD;
  • Mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi Akuntansi Keuangan Daerah meliputi Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan secara sistematis dan kronologis, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan dan mengoreksi daftar pengawasan kas berikut laporan triwulanan realisasi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan daerah;
  • Menyusun atau mengoreksi naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyiapkan dan menyusun bahan materi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan dalam penyusunan SPJ pendapatan satuan kerja di lingkungan pemerintah Provinsi;
  • Melakukan verifikasi SKPD, SKRD, dan STS yang dikirim bendahara penerimaan untuk meneliti kembali sisa kas yang belum setor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan SKPD;
  • Memeriksa kelengkapan administrasi SPJ dengan mencatat tanggal dan nomor penerimaan SPJ untuk tertib administrasi;
  • Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran keuangan daerah agar terkumpul dan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pendapatan tahun berikutnya;
  • Meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan;
  • Mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas kedalam buku bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi;
  • Melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kasubbid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI BELANJA, PIUTANG DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimasl;
  • memeriksa hasil kerja bawahaan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Mengatur kegiatan pengumpulan dan pengolahan data belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT untuk bahan penyusunan neraca keuangan dan aset daerah;
  • Menyusun dan mengoreksi konsep pedoman dan petunjuk teknis akuntansi keuangan daerah, penyusunan neraca aset untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;
  • Melakukan Penatausahaan terhadap belanja PPKD berupa bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota diantarannya Pajak Rokok dan serta melakukan koordinasi dan konsultasi transfer dengan Kementerian terkait;
  • Menyiapkan dan menyusun bahan materi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan dalam penyusunan SPJ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  • Melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU/LS, dengan cara meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah;
  • Memeriksa kelengkapan administrasi SPJ dengan mencatat tanggal dan nomor penerimaan SPJ untuk tertib administrasi;
  • Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja SKPD agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya;
  • Menyusun dan mengoreksi konsep naskah Badan lain yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang, dan Pengeluaran Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melakukan verifikasi belanja BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD;
  • Melaksanakan penatausahaan akuntansi pengelolaan aset daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultansi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan serta laporan dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Kasubbid. Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKN KEGIATAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU UNTUK BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Meneliti dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  • Mengkaji dan atau mengolah data laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT agar tersedia data yang valid dan akuntabel;
  • Mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan masukan data dari satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT untuk  mendapatkan data yang riil;
  • Meneliti kebenaran dan kelayakan pembahasan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
  • Menyusun dan atau mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  • Menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  • Menyusun dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah melalui Teknologi Informasi (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang terintegritas;
  • Melaksanakan penatausahaan pengelolaan investasi daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral; 
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.