Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sekretariat | Wednesday, 13 Jan 2021

Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Badan Keuangan Daerah - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

              

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

Tugas

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI KEGIATAN PERBENDAHARAAN MELIPUTI PEMBAYARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM, PEMBAYARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN KAS DAN PEMBINAAN BENDAHARA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERSEDIA DANA BAGI PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Uraian Tugas

  • Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Perbendaharaan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Memberi petnjuk kepada bawahan terkait tugas yang akan dikerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat bekerja secara terarah, efektif dan efisien;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Merumuskan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan investasi untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  • Melaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi serta mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang perbendaharaan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
  • Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
  • Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan DPA sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi;
  • Menerbitkan SP2D berdasarkan rekomendasi SPM UP, GU, TU dan SPM LS atas beban rekening kas umum daerah dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
  • Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah agar tercipta tertib administrasi kepemilikan kekayaan daerah;
  • Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk agar terwujud tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran;
  • Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
  • Menyimpan uang daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk agar tersedia uang untuk pembiayaan program dan kegiatan;
  • Melaksanakan penempatan uang daerah mengelola/ menatausahakan investasi daerah agar terwujud penatausahaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
  • Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  • Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  • Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel:
  • Mengkoordinir penagihan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terkendalinya tertib administrasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
  • Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengujian dan penerbitan pembayaran keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
  • Meneliti dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, pembayaran bidang  erekonomian dan pembangunan, pembayaran bidang administrasi umum dan pengendalian kas daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terjaganya pengelolaan keuangan Daerah;
  • Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran sebagai dasar pembayaran;
  • Menguji ketersediaan dana SKPD yang mengajukan perintah pembayaran berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar terwujud pengendalian pembayaran yang berbasis kinerja;
  • Menerbitkan keputusan gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pengelolaan keuangan daerah;
  • Menerbitkan keputusan gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada SKPD  Provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  • Melakukan pengendalian administrasi pemegang kas daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui keadaan kas daerah guna pengendalian lebih lanjut;
  • Melakukan pencatatan realisasi penyetoran pajak negara dan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi penerimaan pajak negara dan daerah;
  • Memantau penerimaan daerah dari pihak ketiga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpantau penerimaan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
  • Memfasilitasi pelaksanaan tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilias pengembalian kerugian daerah;
  • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pengelolaan kas pada SKPD dan unit kerja SKPD guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
  • Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah melalui
  • bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai denganketentuan yang berlaku;
  • Menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
  • Melaksanakan penerbitan daftar gaji organisasi perangkat daerah;
  • Menyusun pedoman pembinaan bendaharawan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan pembinaan bendaharawan;
  • Memberikan pembinaan terhadap Bendaharawan SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SKPD;
  • Memberikan teguran tertulis terhadap Bendaharawan SKPD yang lalai menyampaikan surat pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja
  • bendahara;
  • Memantau dan melaporkan penerimaan dana transfer, dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN)  esuai peraturan yang berlaku;
  • Menyalurkan bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan sesuai Prosedur Tetap dan aturan pelaksanan agar bantuan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan tepat sasaran;
  • Melakukan pembinaan kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6.40 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengendalian penyalurannya;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Menyusun laporan bulanan dan tahunan serta pelaksanaan tugas dinas lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  •  Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  •  Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kasubbid. Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Umum

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBAYARAN BIDANG PEMERINTAHAN , DAN ADMINISTRASI UMUM BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERSEDIA DANA PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN, DAN ADMINISTRASI UMUM.

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan, dan Administrasi Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelunya dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • Memberikan hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna menyempurnakan lebih lanjut;
  • Menyiapkan dan menyusun bahan matari pedoman dan petunjuk teknis pengolahan perbendaharaan meiputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi perbendaharaan;
  • Melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh bendaharawan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk proses selanjutnya;
  • Menguji kelayakan pembayaran uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun pembayaran langsung gaji dan tunjangan serta barang dan jasa, sesuai dengan penyediaan anggaran dalam SPD, DPA, dan DPPA untuk bidang pemerintahan dan administrasi umum berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya pembayaran tepat waktu;
  • Meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana agar terlaksana jumlah pembayaran yang akurat dan sesuai aturan;
  • Menyusun dan memaraf SP2D berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk ditandatangani Kepala Bidang Perbendaharaan;
  • Melakukan paraf rekapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah berdasarkan ketersediaan dana agar diketahui jumlah pengeluaran yang akurat;
  • menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;
  • Menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji Organisasi Perangkat Daerah;
  • Menerbitkan dan menatausahankan daftar Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji organisasi perangkat daerah;
  • Menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan agar bantuan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan tepat sasaran;
  • Menyusun atau mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melakukan penagihan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terkendalinya tertib administrasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
  • Melaksanakan tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah
  • Menyusun pedoman pembinaan bendaharawan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan pembinaan bendaharawan;
  • Memberikan pembinaan terhadap bendaharawan SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SKPD;
  • Melakukan pembinaan kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Membuat laporan pelaksanaan penerima dana transfer dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN) agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kasubbid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBAYARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR TERSEDIA DANA PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembayarana Bidang Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan langkah-langkah Operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan membri petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupum tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerjauntuk menentukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
  • Menyiapkan dan menyusun bahan materi pedoman dan petunjuk teknis pengolahan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan ketentuan  yang berlaku agar tertib administrasi perbendaharaan;
  • melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh bendaharawan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk proses selanjutnya;
  • Menguji kelayakan pembayaran uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun pembayaran langsung gaji dan tunjangan serta barang dan jasa sesuai dengan penyediaan anggaran dalam SPD, DPA, dan DPPA untuk bidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya pembayaran tepat waktu;
  • Meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana agar terlaksana jumlah pembayaran yang akurat dan sesuai aturan yang berlaku;
  • Menyusun dan memaraf SP2D berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk ditandatangani Kepala Bidang Pembendaharaan;
  • Melakukan parag rakapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah berdasarkan ketersediaan dana agar diketahui jumlah pengeluaran yang akurat;
  • Menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;
  • Menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji organisasi perangkat daerah;
  • Menerbitkan dan menatausahakan daftar Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji organisasi perangkat daerah;
  • Menghimpun konsep keputusan gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
  • Menghimpun konsep keputusan gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  • Menyusun atau mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Melakukan penagihan piutang daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar terkendalinya tertib administrasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
  • Melaksanakan tugas Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengambilan kerugian daerah;
  • Menyusun pedoman pembinaan bendaharawan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan pembinaan bendaharawan;
  • Memberikan pempinaan terhadap bendaharawan SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SKPD;
  • Melakukan pembinaan kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Membuat laporan pelaksanaan penerimaan dana transfer dan dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN) agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansu dan pihak trkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kasubbid. Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara

Tugas

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAS DAN PEMBINAAN BENDAHARA MELIPUTI PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN, MENGADMINISTRASIKAN SP2D SETELAH DIVALIDASI OLEH BANK OPERASIONAL DAN MENGKOORDINASIKAN DENGAN BANK LAINNYA SERTA MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP BENDAHARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian Tugas

  • Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang dan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  • Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
  • Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna menyempurnaan lebih lanjut;
  • Menyiapkan dan menyusun bahan materi pedoman dan petunjuk teknis pengolahan kas daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi perbendaharaan;
  • Membuat register penerimaan SP2D UP, GU, TU, dan LS untuk mencatat semua SP2D yang diterima sebelum divalidasi oleh bank operasional;
  • Melakukan pengujian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), gaji, terusan gaji, duka wafat, duka tewas, kekurangan gaji, gaji susulan, PPh, PPN, PPh 21, bulog, BPJS Kesehatan,BPJS Ketenagakerjaan, tabungan perumahan dan memantau penyetoran PHK;
  • Melakukan rekonsialisasi penagihanfihak ketiga  dengan bidang akuntansi dan pelaporan;
  • Membuat Surat Konfirmasi dana Transfer (SKT) ke Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Provinsi NTT di Kupang;
  • Menguji kebenaran bukti setor sesuai sumber dana antara lain PAD, DAU, DAK, WISMP;
  • Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang diperintahkan kepala Badan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan;
  • Melakukan Data Transaksi Harian (DTH), penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah pada setiap hari kerja;
  • Membuat keterangan saldo bank rekening kas umum daerah;
  • Membuat laporan posisi kas harian pada awal hari kerja setiap minggu;
  • Melaksanakan dan menatausahakan investasi kas daerah;
  • Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah;
  • Melaksanakan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
  • Menghimpun bukti-bukti setoran dan bukti-bukti pengeluaran, mencatat pada buku kas umum (B.IX, keterangan saldo, rekonsialisasi bank) ke Kepala Bidang Akuntasi dan Pelaporan dan Kepala Bidang Perbendaharaan;
  • Menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membukukan rekening kas daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  • Menghitung dan memungut atas pembayaran yang dilakukan melalui SP2D dan membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Melakukan pembinaan khusus kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi dan asitensi guna terwujudnya tertib administrasi pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  • Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi den pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Membuat laporan bulanan dan tahunan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara serta laporan tugas dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  • Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.